Sertifikasi Dosen Diperpanjang Hingga 2017 – Fakultas Teknologi Industri ( FTI )

Sertifikasi Dosen Diperpanjang Hingga 2017

Kompetensi sebagian besar dosen di Indonesia belum terjamin. Tercatat, sekitar 54 persen dari total jumlah dosen 280.000 belum tersertifikasi.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Sumber Daya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti, akhir pekan lalu, di Jakarta. “Kesannya tidak serius menjadi dosen. Dosen yang belum disertifikasi belum profesional. Banyak dosen yang belum disertifikasi karena memang tidak lulus. Namun, banyak yang belum tahu bahwa dosen harus ikut disertifikasi,” ujarnya.

Untuk mempercepat peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme dosen, pemerintah pada tahun ini menyiapkan anggaran untuk menyertifikasi sedikitnya 20.000 dosen. Jika kualitas dosen ini tidak segera diperbaiki, otomatis memengaruhi kualitas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi (PT).

Mestinya sudah tuntas

Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemristek dan Dikti Bunyamin Maftuh menambahkan, sertifikasi dosen mestinya sudah tuntas pada 2015. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2004.

Namun, di tingkat PT, sertifikasi dosen tidak optimal. Dalam rapat koordinasi nasional Kemristek dan Dikti, beberapa waktu lalu, diputuskan sertifikasi dosen diperpanjang hingga 2017. Perpanjangan ini untuk memberikan waktu bagi dosen yang belum S-2.

Dalam acara sidang kelulusan sertifikasi dosen 2015 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, akhir 2015, terungkap lambannya penuntasan sertifikasi, antara lain, karena penyerapan dosen yang ikut sertifikasi di bawah kuota. Selain itu, tingkat kelulusan sertifikasi sejak 2011 sampai sekarang menurun. Di PT negeri, dosen yang belum disertifikasi sekitar 21 persen, sedangkan di PT swasta berkisar 62-92 persen. Salah satu penyebabnya banyak dosen belum S-2.

Peningkatan kualitas dan pemetaan kompetensi dosen termasuk salah satu bagian dalam grand design sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirumuskan Kemristek dan Dikti. Desain ini, kata Ghufron, harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ditentukan pemerintah 5-20 tahun ke depan.

Menurut Ghufron, hal ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan karena negara lain sudah melakukan. Ia mencontohkan Jepang yang memiliki grand design dalam sistem pendidikannya yang dikaitkan dengan rencana pembangunan. ( Kompas )

PROMO WIN BONUS bagi member Bandar Judi Bola hanya di bolaonline303